Showing posts with label jokowi. Show all posts
Showing posts with label jokowi. Show all posts

Wednesday, June 8, 2016

Unknown

Presiden Jokowi Minta Banyak Diskon Menjelang Lebaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah kenaikan harga yang terjadi menjelang Lebaran. Jokowi pun meminta ada banyak diskon yang diberikan menjelang Idul Fitri.

Dilansir dari setkab.go.id, Rabu 8 Juni 2016, Jokowi mengatakan permintaan barang (demand) selalu naik menjelang Idul Fitri. Tapi, kalau pasokannya bisa dikendalikan, harga barang tentu tidak akan naik.

Negara-negara lain memberikan banyak diskon menjelang hari-hari besar, seperti Hari Lebaran, Hari Natal, dan Tahun Baru. "Kami ini mau Idul Fitri. Mestinya banyak diskon gitu, lho," kata Jokowi di Jakarta.

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya, yaitu harga barang justru naik menjelang Lebaran.

"Tempat lain bisa, kenapa kita nggak bisa. Kita ini ndak, ini mau Idul Fitri malah cepet-cepet naik," kata dia.

Jokowi mengatakan hal ini harus diubah. "Saya yakin itu mampu kita lakukan. Sangat terkonsep, terencana, dan pelaksanaan implementasi di lapangan itu diikuti," kata dia.

Mantan walikota Solo ini mengingatkan rakyat kecil yang nantinya terdampak dari kenaikan harga ini, termasuk buruh tani. "Kita harus ingat 82 persen petani kita adalah konsumen beras," kata Jokowi.

sumber : dream.co.id
Read More
Unknown

Menghina Jokowi Dengan Membajak Akun Facebook Perwira TNI

Akun Facebook milik anggota TNI bernama Lettu Kav Rhendy Jaury disebut telah diretas dan dibajak pihak tak bertanggung jawab.

Peretas menggunakan akun itu untuk menyebarkan konten yang diduga menghina Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan siaran pers Pusat Penerangan TNI pada Rabu (8/6/2016), hal tersebut diketahui pertama kali tanggal 1 Juni 2016. Ada akun salah seorang netizen di Facebook yang mengunggah screen capture di kolom komentar dalam laman ForumAhok.com.

Isinya adalah komentar akun Rhendy yang diduga bermuatan penghinaan dan berbau SARA. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan POM TNI memeriksa Rhendy.

"Segera laksanakan penyelidikan, pemeriksaan dan pengusutan dengan tuntas," ujar Panglima.

Hasil pemeriksaan, Rhendy diketahui berdinas di Yonkav-1/1 Kostrad. Ia mengaku, membuat akun Facebook pada November 2008. Namun pada 2012, ia tidak lagi aktif di Facebook lantaran tidak bisa mengakses akunnya sendiri.

"Facebook saya tidak bisa dibuka sejak tahun 2012. Password sudah tidak bisa dibuka karena sudah diganti orang lain," ujar Rhendy saat diperiksa.

Selain itu, Panglima TNI juga meminta tim digital forensik TNI untuk mengecek akun Rhendy. Rupanya, tim menemukan fakta bahwa ada 35 nama palsu atas nama Rhendy sendiri.

Tanggal 4 Juni 2016, Rhendy resmi melaporkan pembajakan akun Facebook miliknya ke Polda Metro Jaya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengatakan, atas serangkaian pemeriksaan, dipastikan bahwa konten yang diduga bermuatan penghinaan dan berbau SARA kepada Presiden bukanlah anggota TNI.

"Jadi tidak benar anggota TNI melakukan penghinaan terhadap Presiden RI. Yang terjadi adalah upaya mendiskreditkan TNI melalui pembajakan akun facebook Lettu Kav Rhendy Jaury. Kami bisa yakinkan itu, karena telah dilakukan pemeriksaan secara cermat," ujar Tatang.

sumber : kompas.com
Read More

Monday, May 30, 2016

Unknown

Jokowi Minta Syarat Calon Independen Tak Diperberat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-undang Nomir 1 Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR sudah hampir rampung. Masalah krusial yang menjadi perdebatan di parlemen sudah disepakati.

"Ratas hari ini saya, Menko Polhukam dan Menkum HAM laporan kepada Presiden mengenai perkembangan pembahasan revisi UU Pilkada untuk memasuki persiapan Pilkada serentak tahap kedua yang dilaksanakan pada Februari tahun depan. Sabtu pekan lalu rapat dengan DPR sudah masuk tahap semifinal, saya dan Menkum HAM hadir. Masalah krusial sudah kami putuskan bersama," kata Tjahjo kepada wartawan usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Dia menuturkan, hari ini tim perumus dari dari Komisi II DPR bersama Pemerintah telah merumuskan dan menyinkronkan hal-hal yang telah disepakati atas revisi UU Pilkada tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang menjadi sikap Pemerintah, ada beberapa hal.

Di antaranya adalah hal-hal yang sudah bagus dalam UU No 1 Tahun 2015 tidak perlu diubah.

"Hal-hal ‎yang berkaitan revisi berangkat dari UU 1 Nomor 2015 yang sudah baik pelaksanaannya dalam Pilkada serentak 2015 agar tidak diubah. Dan ini terbukti untuk calon independen tidak diperberat, batas parpol tetap 20 persen dan 25 persen (parliamentary threshold)," ‎ujar dia.

Kemudian, untuk TNI-Polri, PNS (pegawai negeri sipil), termasuk anggota dewan baik itu DPR maupun DPRD harus mengundurkan diri jika maju Pilkada. Untuk anggota TNI dan Polri sudah diatur dalam UU TNI dan UU Polri, begitu pula dengan PNS yang diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tetapi untuk DPR, DPRD sudah ada putusan MK ‎(harus mundur jika maju Pilkada)," tutur dia.

Dia menambahkan, sikap pemerintah dalam hal ini tidak ingin bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa anggota dewan yang maju Pilkada harus mengundurkan diri.

"‎Itu kesepakatannya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan UU secara prinsip selesai. Hari ini tim perumus dan tim sikronisasi (menggodok), mudah-mudahan besok siang pandangan mini fraksi dan pandangan mini pemerintah menyepakati pembahasan. Dan mudah-mudahan tanggal 1atau 2 Juni sah diputuskan dalam rapat paripurna DPR," kata dia.

sumber : suara.com
Read More
Unknown

Wow ! Jokowi Belanja Speaker Di Harco Mangga Dua



Presiden Jokowi memang kerap pergi ke tempat umum tanpa pengawalan ketat. Seperti yang terlihat pada Minggu (29/5/2016), Jokowi berbelanja di Harco Mangga Dua, Jakarta Pusat.
Dalam Facebook seorang netizen bernama Tjan Andry, Jokowi yang mengenakan baju khasnya yakni kemeja putih ditemani putra bungsunya Kaesang Pangarep yang mengenakan kaos hitam. Jokowi terlihat memilih speaker dengan ditemani anaknya kemarin sekitar pukul 12.00 WIB.

"Baru kali ini lihat Presiden belanja sendiri tanpa pengawalan ketat dan wahh...My Best President JOKOWI," tulis Tjan yang berada di Harco Mangga Dua dan berada di seberang Jokowi saat mengambil foto tersebut, seperti dikutip detikcom, Senin (30/5/2016).

Pegawai toko tampak melayani Presiden dengan baik. Mereka menunjukkan pada Jokowi dan Kaesang barang-barang elektronik yang diperlukan keduanya. 


Beberapa Paspampres yang mengenakan batik tidak terlalu ketat mengawal Jokowi. Paspampres melihat dari jauh saat Jokowi sedang melihat-lihat barang elektronik.

Kepala Biro Pers dan Media Istana Kepresidenan Bey Machmudin, kepada detikcom membenarkan Jokowi berbelanja ke Mangga Dua kemarin siang. "Iya betul Presiden dan Ibu bersama putra. Setelah itu mereka makan," kata Bey.

sumber : detik.com
Read More
Unknown

Presiden Perlu Evaluasi Kinerja Mendag & Mentan Karena Harga Pangan Naik

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Djohan mempertanyakan kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Keduanya dinilai menjadi biang kerok terjadinya lonjakan harga pangan jelang Bulan Ramadan dan impor bawang merah.

"Dari pada impor, mending buat kebijakan terbatas penetapan harga eceran tertinggi selama puasa lebaran yang untungkan semua pihak terkait, dengan memastikan petani dan pedagang untung optimal tapi tetap dalam batas wajar. Sementara rakyat, konsumen yang sedang rayakan lebaran juga tidak hadapi harga yang terlalu tinggi, termasuk pemerintah sendiri akan tercapai tujuannya," ujar Daniel saat dihubungi, Senin (30/5).

Politikus PKB ini menilai, harusnya antar kementerian terjalin koordinasi yang kuat. Bukan malah selisih paham dengan Presiden Jokowi terkait kebijakan impor.

"Jadi jangan buat kebijakan yang menekan salah satu pihak terkait secara tidak seimbang karena malah akan buat harga tidak terkendali, menteri harus kerja sama, bukan saling menyalahkan. Tentang harga ini ujian tuk mentan," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, mengungkapkan bahwa, jika kinerjanya dianggap tidak mampu menjalankan amanah dari Presiden Jokowi, kedua menteri tersebut tak layak dipertahankan.

"Kalau memang gagal membuat Indonesia lebih baik dan gagal terjemahkan Nawacita, ya harus diganti," kata Hendri.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah menginstruksikan harga bahan pangan termasuk harga bawang merah turun jelang puasa dan lebaran. Namun, fakta di lapangan harga pangan tetap tinggi dan membuat masyarakat kerepotan jelang bulan ramadan.

Karenanya, Hendri meminta agar Presiden Jokowi tak ragu untuk mengevaluasi kinerja Amran dan Lembong. "Jadi Jokowi jangan cuma diam, perlu dilakukan evaluasi," pungkasnya.

sumber : merdeka.com
Read More

Wednesday, May 25, 2016

Unknown

Perppu Kebiri Ditandatangani Jokowi

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini akan segera dikirimkan dan dimintakan persetujuan DPR dalam waktu dekat.

Jokowi mengatakan, Perppu ini dikeluarkan menyusul meningkatnya secara signifikan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini.

"Butuh penanganan luar biasa karena mengancam, membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak. Kejahatan ganggu rasa kenyamanan, keamanan, ketertiban masyarakat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5).

Perppu ini memuat pemberatan dan penambahan hukuman. Mulai dari hukuman pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman mati.

Penambahan pidana seperti kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan alat deteksi elektronik pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Ini memberikan ruang kepada hakim menghukum seberat-beratnya sehingga memberikan efek jera," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, Perppu ini tidak akan berlaku surut. Setelah berlaku, Perppu ini tidak akan berlaku retroaktif terhadap terpidana kekerasan seksual kepada anak.

Institue for Criminal Justice Reform (ICJR) secara umum menolak penggunaan tindakan kebiri dan juga hukuman mati sebagai bagian dari pemberatan pidana.

“ICJR akan memonitoring pasal kebiri, memperlajari hak-hak korban, pemberatan pidana, dan akan melakukan kajian apakah perppu ini berdaya guna,” ujar Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi W. Eddyono dalam keterangannya kepada CNN Indonesia.com, Rabu (25/5).

Mengenai rencana judicial review, ICJR mash menunggu naskah resmi dari pemerintah dan sikap Dewan Perwakilan Rakyat.

sumber : cnnindonesia.com
Read More