Tanpa Ada Uang Tebusan Pembebasan 4 WNI

Tanpa Ada Uang Tebusan Pembebasan 4 WNI

10:00   No comments:   berita , kemenlu , nasional , retno marsudi

Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan pembebasan empat WNI yang disandera di Filipina selatan tidak menggunakan uang tebusan.

"Baik pembebasan kemarin dan beberapa waktu yang lalu, bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pembayaran kepada penyandera," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nassir, Kamis (12/05)

Menurutnya, Indonesia memegang prinsip tersebut dan tidak akan membenarkan membayar tebusan kepada penyandera. "Itulah prinsip yang dipegang dan itu yang kita lakukan," tambahnya.

Ditanya tentang bagaimana proses keempat orang itu akhirnya dibebaskan, Arrmanatha tidak bersedia membeberkan kepada media.

Alasannya, "Kita tidak ingin membeberkan soal detail karena juga menyangkut keselamatan orang-orang yang banyak membantu kita baik di Indonesia maupun di Filipina," ungkapnnya.

Arrmanatha kemudian menambahkan keberhasilan ini tidak terlepas dari pertemuan otoritas Indonesia, Filipina dan Malaysia di Yogyakarta tentang pengamanan wilayah di perbatasan laut ketiga negara.

"Sehingga hubungan erat terjalin antara Filipina dan Indonesia juga Malaysia yang dapat membebaskan dalam kurun waktu tidak terlalu lama antara pertemuan kita kemarin," tambah dia.
Proses transfer berjalan

Sebelumnya, Rabu (11/05), Menkopolhukam, Luhut Panjaitan, mengatakan pembebasan itu tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Filipina.

"Memang dukungan penuh Filipina yang membuat sukses, bahwa ada kelompok ini dan itu (yang membantu), iya itu betul. Tapi telepon Presiden Jokowi pada presiden Filipina sangat berpengaruh dalam penyelesaian kasus ini," ujar Luhut.

Dalam pembebasan 10 WNI yang disandera di Filipina selatan, pemerintah mengakui ada keterlibatan sejumlah orang atau kelompok yang ikut berperan dalam proses pembebasannya.

Di tempat terpisah, Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, proses serah terima empat WNI dari pemerintah Filipina ke pemerintah Indonesia berlangsung pada Kamis (12/05).

"Sekarang proses transfer (penyerahan empat WNI) kepada pemerintah Indonesia sedang berjalan," kata Retno di Jakarta.

Pembebasan empat warga negara Indonesia yang disandera di Filipina sejak 15 April lalu diumumkan Presiden Joko Widodo pada Rabu (11/05) malam.

Mereka adalah anak buah kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi yang dibajak pada Jumat (15/04) ketika dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

Empat WNI itu adalah Mochammad Ariyanto Misnan (nakhoda), Lorens MPS, Dede Irfan Hilmi, dan Syamsir.

sumber : bbc.com

Read More

Bahas Abu Sayyaf Panglima Angkatan Bersenjata 3 Negara Dan Menlu Bertemu

Bahas Abu Sayyaf Panglima Angkatan Bersenjata 3 Negara Dan Menlu Bertemu

16:21   No comments:   abu sayyaf , berita , internasional , kemenlu

voaindonesia

Pemerintah Indonesia akan mengundang panglima angkatan bersenjata dan menteri luar negeri Filipina serta Malaysia untuk membahas maraknya penyanderan oleh kelompok Abu Sayyaf dan upaya mengantisipasinya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam jumpa pers di Pejambon, Jakarta, Kamis (28/4) mengatakan pemerintah Indonesia akan mengundang panglima angkatan bersenjata dan menteri luar negeri Filipina dan Malaysia pada 5 Mei mendatang.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima Angkatan Bersenjata Jendral Gatot Nurmantyo untuk membahas upaya meningkatkan keamanan bersama, khususnya di wilayah-wilayah dimana marak terjadi pembajakan dan penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf. Instruksi itu juga mencakup kemungkinan menggelar patrol bersama.

Arrmanatha mengatakan pertemuan antara tiga panglima angkatan bersenjata dan menteri luar negeri ini penting untuk memastikan agar ancaman keamanan di kawasan itu tidak mengancam kerjasama ekonomi di kawasan. 

"Kita harapkan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas situasi keamanan maritim dan meningkatnya berbagai tantangan belakangan ini di kawasan yang menjadi titik temu tiga negara ini," kata Arrmanatha.

"Harus diingat jalur ini jalur penting untuk ekonomi, jalur transportasi perdagangan sehingga apabila ini terus terjadi akan mengganggu aktivitas ekomi di tiga negara tersebut, sehingga menjadi kepentingan bersama untuk kita mengamankan jalur ini," lanjutnya.

Semua menteri luar negeri dan panglima angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia sudah memastikan akan hadir dalam pertemuan yang akan diadakan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Diharapkan pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama yang intinya menegaskan kembali komitmen untuk menjaga keamanan di kawasan yang menjadi kepentingan bersama serta menjaga stabilitas untuk kepentingan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Termasuk rincian bentuk kerjasama dan koordinasi yang akan dilakukan oleh ketiga negara.

Hingga laporan ini disampaikan sedikitnya 14 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lain yang merupakan anak buah kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, masih disandera kelompok Abu Sayyaf.

Penculikan dan penyanderaan itu terjadi pada 25 Maret lalu. Kelompok Abu Sayyaf telah meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar 14,3 milyar rupiah untuk membebaskan mereka.

Belum lagi upaya penyelamatan ke-14 WNI itu berhasil, pertengah April lalu kelompok itu kembali membajak kapal tunda Henry dan kapal tongkang Cristi. Empat WNI anak buah kapal juga disandera.

Pasca kedua kejadian itu Indonesia menghentikan sementara pengiriman batu bara melalui perairan Filipina Selatan.

Ditanya tentang perkembangan operasi penyelamatan para sandera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan masih terus melakukan komunikasi dengan otorita Filipina dan sekaligus berunding dengan kelompok penyandera.

"Melalui jalur official dengan pemerintah maupun dengan semua jalur yang bisa diupayakan. Yang dilakukan oleh kita untuk memastikan keselamatan dari seluruh sandera. Memang kita akui operasi militer sering terjadi di kawasan tersebut oleh pemerintah Filipina, memang sandera kita pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.Namun informasi yang kita terima selalu kita ketahui dimana kita berada. Informasi kita dapat setiap mereka pindah. Jadi kita up to date apa yang terjadi di sana," lanjutnya..

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, pengamat terorisme yang juga mantan anggota Jamaah Islamiyah Nasir Abbas mengatakan masih ada harapan warga Indonesia disandera Abu Sayyaf itu bisa dibebaskan dengan selamat.

"Keuntungan Indonesia adalah Indonesia pernah membantu umat Islam di sana. Itu menjadi kenangan mereka. Kedua Indonesia juga muslim, sama seperti mereka," kata Nasir Abbas.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membayar tebusan yang diminta kelompok bersenjata di Filipina Selatan itu, karena Indonesia, tegas Presiden, tidak pernah berkompromi dengan kelompok seperti itu.

sumber : voaindonesia.com

Read More