Showing posts with label ahok. Show all posts
Showing posts with label ahok. Show all posts

Wednesday, June 8, 2016

Unknown

Ahok Kesiangan Ngantor


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam memotong Tunjangan Kerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlambat masuk kantor selama bulan Ramadan pada tahun ini. Pasalnya, jam kerja PNS selama Ramadan telah diubah, dengan waktu masuk pukul 07.00 WIB dan jam pulang dipercepat pada pukul 14.00 WIB.

"Enggak ada toleransi dong. Karena pulang jam 4. Kita sudah potong 1 jam. Makanya tinggal pilih saja. Nanti kan diatur yang kerja seperti apa," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Senin (6/6) lalu.

Ahok mengaku khawatir jika jam kerja diulur hingga jam 08.00 WIB dan PNS bisa tidur setelah sahur. Sehingga kemungkinan untuk terlambat jauh lebih besar.

"Sekarang gini, kamu masuk jam 08.00 WIB, kamu tidur dulu bangun jalan lebih macet sudah siang. Jalan lebih macet terlambat kamu malah. Belum lagi kebablasan kalau tidur. Tidur itu lebih sering kebablasan kalau sudah bangun tidur lagi," jelas Ahok.

Bekas politikus Gerindra ini mengancam bakal memberikan sanksi bagi anak buahnya yang terlambat. Tak ada toleransi, Ahok akan memotong TKD bagi PNS DKI Jakarta yang terlambat masuk kerja selama bulan Ramadan.

Namun demikian, ancaman terhadap PNS DKI ini tak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Orang nomor satu di DKI Jakarta itu justru tidak memberikan contoh yang bagus. Tak seperti biasanya, Ahok malah telat ngantor ke Balai Kota.

Ahok tiba sekitar pukul 08.00 WIB. Padahal dalam Keputusan Gubernur DKI No. 1348 Tahun 2016 tentang jam kerja PNS di bulan Ramadan 1437 H tahun ini mewajibkan seluruh PNS masuk pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB.

"Enggak, aku hari ini agak kesiangan aja hehe," ungkapnya kepada wartawan sambil tersipu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/6).

Meski berencana untuk masuk dengan waktu yang sama dengan PNS DKI Jakarta, Ahok mengaku tidak bisa pulang pada pukul 14.00 WIB. Sebab dia harus menyelesaikan semua berkas yang ada.

"Kalau saya pulang tergantung berkas selesai. Tapi lumayan bulan puasa berkasnya agak tipis ini," terangnya.

sumber : merdeka.com

Read More

Tuesday, June 7, 2016

Unknown

Kabar Gembira Dari Ahok


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menambah sejumlah fasilitas olahraga di Monas dan Lapangan Banteng. Dengan demikian, warga Jakarta yang kesulitan menjalankan aktivitas olahraga bisa memanfaatkan lapangan tersebut hingga malam hari.

"Rumah warga di permukiman penduduk itu sangat padat, anak-anak kurang pengawasan. Kami bisa sediakan mereka lokasi untuk kegiatan positif di Monas dan Lapangan Banteng," ujar gubernur yang akrab disapa Ahok ini, Senin (6/6).

Selain sarana olahraga, Ahok juga menilai perlu ada penambahan fasilitas penerangan dan kamar mandi yang bersih di Monas. Setelah berolahraga, warga dapat mandi tanpa khawatir air yang digunakan kualitasnya tidak baik.

"Toiletnya juga dikasih shower. Jadi mereka bisa mandi gratis di sana, belum tentu di rumah mereka juga kondisi airnya baik," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok yakin, dengan adanya fasilitas olahraga yang memadai, maka generasi muda perhatiannya akan teralihkan dari kegiatan-kegiatan tak baik seperti tawuran.

"Di rumah mereka harus tidur bergantian, makanya mereka keluar. Silakan saja berolahraga bola atau basket di Monas dan Lapangan Banteng," ujar Ahok.

sumber : jpnn.com
Read More
Unknown

New York Times Menulis Ahok Mengguncang Politik di Indonesia

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi sorotan media ternama AS, New York Times. Dalam koran terbesar di AS itu cerita tentang Ahok berada dalam halaman A10 dengan judul: Run by Jakarta Governor Up ends Indonesia’s Party Politics.

Dalam laporan New York Times yang diterbitkan pada 5 Juni 2016, dijelaskan, sejak menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2014 Ahok telah menunjukkan taring pada birokrat yang tak kompeten dan melakukan penyimpangan anggaran.

Namun kini, target barunya adalah mengguncang sistem politik oligarki yang sudah berakar di Indonesia. New York Times menyebut Ahok sebagai "orang luar" dalam politik sebab dia berasal dari kelompok minoritas. Ahok beretnis Tionghoa dan beragama Kristen di tengah-tengah penduduk Jakarta yang mayoritas beragama Islam.

Ahok dengan pilihannya melalui jalur independen untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 telah mengguncang sistem politik Indonesia.

Sejak Indonesia mulai menerapkan sistem pemilihan umum yang bebas pada akhir tahun 1990, calon independen sudah dipastikan kalah. Namun, kali ini Ahok justru mendapat banyak dukungan.

Padahal 10 partai di parlemen dikuasi oleh dinasti politik, mantan jenderal, dan taipan bisnis yang membiayai mereka. Sementara sisanya adalah kelompok berbasis Islam yang ideologi politiknya bisa berubah tergantung pada koalisi partai.

Koran dengan oplah terbesar di AS itu kemudian mengutip Charlotte Setijadi, periset di program Ilmu Indonesia di Institut Studi Asia Tenggara-Yusof Ishak yang berbasis di Singapura: "Ahok menjadi alternatif bagi warga yang sudah muak dengan sistem politik di Indonesia,".

"Saya pikir ini adalah gambaran yang bisa menolongnya dalam pemilihan gubernur," ucap Charlotte.

Dalam laporan New York Times dikatakan Ahok memilih jalur independen karena tak ingin memiliki nasib yang sama seperti Presiden Jokowi. Sebab meskipun menjadi presiden, Jokowi hanya 'petugas partai' dan kebijakannya kerap 'disembelih' oleh partai pendukungnya sendiri yaitu PDIP.

Ahok pun sempat menolak tawaran diusung oleh PDIP yang diketuai oleh Megawati Sukarnoputri. Sikap Ahok itu dinilai sebagai deparpolisasi oleh para politikus senior. Sebab dinilai dapat melemahkan peran partai politik.

Dalam laporan itu ditulis, Ahok telah merebut hati para anak muda dan warga kelas menengah ke bawah Jakarta. Mereka menyukai kebijakan Ahok seperti pembangunan MRT, pekerja penyapu jalan atau pasukan oranye, dan 'kartu pintar' untuk mensubsidi pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin.

Dalam beberapa survei menunjukkan Ahok jauh lebih unggul daripada kandidat gubernur lain. Bahkan lebih dari 80 persen pemilih ingin agar Ahok maju melalui jalur independen.

New York Times juga menyoroti TemanAhok. Menurut koran ini, para relawan Ahok ini memiliki peran besar untuk meloloskan mantan Bupati Belitung Timur itu dalam Pilkada DKI Jakarta.

TemanAhok mengatakan tidak akan berhenti sampai mendapat satu juta tanda tangan, yang harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kumpulan relawan ini menjual merchandise seperti kaus, stiker, dan gelang untuk mencari dana agar terus dapat membiayai kegiatannya.

Kini partai politikpun berlomba-lomba mencari para penantang Ahok. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Ahok yang kala itu menjadi calon wakil Jokowi diserang isu SARA oleh lawan politiknya. Namun, isu ini dipercaya tak akan mempan dalam Pilkada DKI 2017 nanti.

Sandiaga Uno, seorang pengusaha terkemuka yang kemungkinan menjadi salah satu lawan Ahok, telah mengakui bahwa pilihan Ahok melalui jalur independen ini seharusnya menggugah pendirian partai politik.

"Jika mereka tidak mendapatkan kandidat yang tepat yang didukung oleh rakyat, mereka akan menghadapi calon independen yang didukung rakyat. Partai politik harus menyiapkan strategi untuk menarik bakat terbaik," ujar Sandiaga.

sumber : liputan6.com
Read More

Monday, June 6, 2016

Unknown

Dicecar Najwa Soal Barter Reklamasi Ini Jawaban Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan pembawa acara program Mata Najwa, Najwa Shihab membaca kembali Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkait istilah barter dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. "Anda mesti buka Kamus Besar Bahasa Indonesia," kata Ahok saat mengisi acara Mata Najwa di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu malam, 4 Juni 2016.

Menurut Ahok, dalam KBBI, istilah barter adalah tindakan tukar-menukar barang atau jasa, yang kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama. Hal ini berbeda dengan permintaan kontribusi yang dilakukan oleh Ahok kepada pengembang reklamasi.

"Kata kontribusi itu tidak sama dengan barter," ujar Ahok menegaskan. Menurut dia, kontribusi adalah tambahan yang dibebankan pengembang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, terkait pemberian izin gubernur terhadap pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

Ahok tak mempermasalahkan jika istilah barter ini nantinya akan digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelisik dugaan tindak pidana korupsi. Dia justru mempersilahkan KPK untuk menelisik istilah barter yang selama ini mencuat.

Ahok yakin bahwa selama ini KPK menjalankan tugasnya dengan profesional. Apalagi bukti-bukti berita acara pemeriksaan (BAP) atas tersangka Ariesman Widjaja nantinya juga akan dibuka di persidangan secara transparan.

Dalam diskusi yang disaksikan sedikitnya 11.500 penonton tersebut, Ahok juga menyinggung terkait diskresi yang dilakukannya selama ini. Menurut dia, setiap pejabat memiliki hak untuk menggunakan diskresi, asalkan itu dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi.

Selama ini, kata dia, banyak pejabat yang takut untuk mengambil upaya diskresi. Karena itu, Ahok mendorong agar pejabat publik semakin transparan dengan rutin melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). "Saya harap semua pejabat bisa membuktikan asal-usul hartanya."

Ahok selama ini getol mendukung reklamasi Teluk Jakarta. Menurut dia, jika tak segera dilakukan reklamasi, maka 50 tahun ke depan rakyat Jakarta bisa dilanda kelaparan. Ia menambahkan, semua negara telah melakukan hal yang sama, mulai dari Belanda, Cina, Singapura, Hongkong, dan lain sebagainya.

Beberapa waktu lalu, Ahok sempat marah kepada Tempo atas penyebutan istilah barter dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Tempo menemukan catatan keuangan 13 proyek PT Muara Wisesa Samudra terkait dengan biaya pekerjaan kontribusi tambahan. Hal ini juga tak disangkal oleh KPK.

sumber : tempo.co
Read More

Sunday, June 5, 2016

Unknown

Ahok : Tanggul Tersebut Sudah Sering Jebol

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan peristiwa jebolnya tanggul Pantai Mutiara bukan pertama kali. Tanggul tersebut sudah sering jebol. "Rumah saya itu sebelumnya sering kena, ketika pulang malam sudah banjir saja," ujarnya di gedung Yayasan Tzu Chi, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Juni 2016.

Menurut Ahok, jebolnya tanggul tersebut lantaran bangunannya tak kuat menahan pasang air laut. Peristiwa jebolnya tanggul seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang, PT Intiland Development. "Iya, harusnya dia yang beresin melalui kontribusi tambahan," ujarnya.

Sebelumnya, Jumat, pukul 19.00, tanggul Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol. Akibatnya perumahan yang terletak di kawasan itu pun terendam banjir. Panjang tanggul yang ambrol di depan Apartemen Pantai Mutiara itu mencapai 15 meter.

Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Kota Jakarta Utara Febriana Tambunan mengatakan jebolnya tanggul Pantai Utara Jakarta disebabkan pasang air laut. Permukaan air laut meningkat melebihi tinggi tanggul yang hanya sekitar satu meter. "Airnya merendam perumahan Pantai Mutiara," kata Febriana saat dihubungi, Jumat, 3 Juni 2016.

sumber : tempo.co
Read More

Saturday, June 4, 2016

Unknown

Elektabilitas Ahok Turun

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menurun berdasarkan hasil survei yang digelar Lembaga Survei Politik Indonesia (LSPI).

Menurut Direktur Eksekutif pada Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Strategis LSPI Ahmad Nasuhi, Ahok dan timnya sejauh ini tidak mampu meyakinkan publik terkait sejumlah isu yang merugikan nama baik Ahok.

“Soal reklamasi, isu barter kebijakan itu luar biasa. Belum lagi PTUN yang mengabulkan gugatan nelayan,” ujar Nasuhi berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/6/2016).

Kendati menurun, elektabilitas Ahok berdasarkan hasil survei tersebut masih berada paling atas dibandingkan dengan bakal calon gubernur lainnya.

Saat responden ditanya mengenai siapa yang akan dipilih apabila Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan hari ini, Ahok masih memimpin. Ia memperoleh 23 persen suara responden.

Menyusul kemudian, Yusril Ihza Mahendra dengan 19 persen suara responden, Tri Rismaharani 6,9 persen, dan Sandiaga Uno 6,3 persen. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat hanya memeroleh 3,7 persen.

Dalam simulasi empat nama calon gubernur, elektabilitas Ahok masih memimpin dengan 36,4 persen, disusul Yusril 29,8 persen, Rismaharani 9,5 persen, Sandiaga Uno 2,5 persen.

Sementara itu, sisanya, 21,8 persen, mengaku belum memutuskan untuk memilih. Nasuhi juga menilai, hasil survei ini patut dicermati oleh Ahok yang berniat mengikuti Pilkada DKI 2017 sebagai calon petahana.

Sebab, menurut dia, dengan angka elektabilitas yang beda sekitar enam persen dengan Yusril, tidak menutup kemungkinan Ahok akan disalip.

“Kalau benar begitu, Yusril sangat bisa kalahkan Ahok,” kata Nasuhi.

Survey LSPI dilakukan pada 22-27 Mei 2016 dengan metode multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 440 responden, dengan margin of error sebesar 4,8 persen pada tingat kepercayaan 95 persen.

Penggalian data dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung. Nasuhi mengaku tak terlalu kaget dengan tren penurunan elektabilitas Ahok tersebut.

Selain karena Ahok yang dinilainya tak mampu meyakinkan publik terkait isu negatif, Nasuhi menilai kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras memengaruhi elektabilitas Ahok.

sumber : kompas.com
Read More

Friday, June 3, 2016

Unknown

Agenda Kegiatan Ahok Saat Bulan Ramadan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya sudah memiliki agenda kegiatan saat bulan Ramadan. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku akan melakukan safari Ramadan untuk mendekatkan diri dengan pejabat, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta warga DKI.

Selain bersafari, Ahok juga akan ikut berpartisipasi dalam operasi pasar untuk memastikan penyaluran sembako dan bahan pokok tepat sasaran.

"Safari Ramadan aja sama operasi pasar," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (3/6).

Buka puasa bersama dengan warga pun tak lupa dicatat Ahok dalam daftar agenda hariannya.

"Ada, kita ada buka puasa bersama masyarakat ada. Ada jadwalnya udah kita atur," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Selain itu, kegiatan lain yang bakal dilakukan Ahok adalah menggelar sweeping untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi masyarakat tidak melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam.

"Sama kita pastikan Pak Kapolda tidak ada ormas yang membuat apa ya sweeping istilahnya," pungkasnya.

sumber : merdeka.com
Read More
Unknown

Ahok : Ada Oknum PNS yang Malsuin Dokumen

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan masih ada oknum PNS yang bermain dalam pembelian tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Yang paling sering bermasalah itu pembelian tanah. Misalnya dia beli tanah aset yang sudah tercatat di kita," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Dia menyebut modus PNS nakal itu, antara lain dengan memalsukan dokumen dan mengganti dokumen tanah. Selanjutnya, dokumen asli dibuang.

"Ada oknum PNS yang malsuin dokumen. Itu tanah kita, aset kita, dia tip ex, dia ganti bahwa itu bukan tanah kita. Kita akan periksa banyak sekali dokumen kita yang dibuang," kata dia.

Dokumen-dokumen aset Pemprov DKI Jakarta banyak yang dibuang sehingga pemerintah sering kalah kalau terjadi sengketa dengan swasta di pengadilan.

"Oknum hakimnya nggak mau terima karena nggak asli. Padahal kan tinggal cek di BPN (Badan Pertanahan Negara), dia nggak mau. Terus kita kalah sama orang yang gugat kita cuma pakai verponding. Kita punya sertifikat cuma gara-gara aslinya hilang. Terus minta surat keterangan dari oknum, dikasih keterangan bahwa tidak ada atau ini tuh bukan punya kami, kami sewa sama orang. Wah ini jahat udah satu set," katanya.

Ahok menegaskan kalau nanti sudah mendapatkan bukti oknum PNS memalsukan dokumen, akan langsung dilaporkan ke polisi.

"Kalau memang ada, faktor pidana ya bisa laporin. Misalkan ada pembelian lahan yang nggak jelas, kita bisa laporin," katanya.

sumber : suara.com
Read More

Thursday, June 2, 2016

Unknown

Kala Ahok-Djarot Mesra Kembali

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memastikan maju kembali di Pilgub 2017. Dia memutuskan maju melalui jalur independen alias tanpa partai.

Sebagai calon wakil gubernurnya, Ahok, sapaan Basuki, memilih berpasangan dengan Kepala BPKAD Pemprov DKI, Heru Budi Hartono. Pasangan ini dibantu relawan Teman Ahok untuk mengumpulkan KTP warga DKI sebagai bentuk dukungan.

Sampai pekan lalu, sekitar 500 ribu lebih KTP dukungan sudah terkumpul. Sebenarnya jumlah itu sudah cukup memenuhi syarat yang ditetapkan.

Meski peluang dukungan melalui jalur independen cukup baik, Ahok tampaknya masih galau. Apakah akan terus berpasangan dengan Heru sampai hari pendaftaran atau berbalik arah kembali pada partai. Sebelumnya, Ahok sendiri telah memilih Djarot kembali sebagai wakilnya jika dia maju diusung partai.

Kabar yang beredar akhir-akhir ini, Heru memilih mundur dari kontestasi pilgub DKI. Kemudian disebut pula mundurnya Heru membuat Ahok kembali memilih berpasangan dengan Djarot.

Namun kabar itu dibantah Ahok. Dia menegaskan Heru belum menyatakan mundur.

"Enggak ngomong mundur. Mungkin beliau (Heru) mau ngalah buat Pak Djarot kali," kata Ahok dengan nada bercanda, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5).

Meski tak benar, tapi Ahok mengakui Heru pernah curhat beratnya masuk politik. Heru mengeluhkan banyaknya serangan yang diterima setelah diumumkan jadi cawagub Ahok di Pilgub DKI.

"Cuma dia bilang, 'Pak, rasanya politik ini berat juga ya Pak. Dihajar melulu nih Pak. Lama-lama bisa tidak tidur juga," ujarnya menirukan curhat Heru.

Dia berpesan sekaligus membesarkan hati Heru bahwa proses yang dihadapinya saat ini adalah bagian dari revolusi mental untuk membangun Jakarta.

"Saya bilang, 'namanya juga revolusi mental, kalau revolusi belum selesai, ya pasti akan menghadapi kesulitan'. Kemarin sih, dia bilang tidak mundur ya," tegas Ahok.

Bahkan dirinya kembali lontarkan candaan siap kembali ke 'istri lama', jika Heru ragu masuk ke dunia politik. Istri lama yang dimaksud Ahok adalah Djarot yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI.

Setelah ungkapan Ahok demikian, Djarot seolah membalas dengan positif pula. Dia tidak menolak Ahok ingin menggandengnya kembali sebagai wakil di Pilgub 2017.

"Kemungkinan segala macem bisa. Masih bisa (balik). Banyak orang juga yang mengatakan yang terbaik itu Ahok-Djarot, kita juga harus dengar seperti itu. Dan dari hasil survei juga tingkat kepuasan masyarakat cukup baik," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Namun dia memberikan syarat. Jika ingin maju mendampingi seorang kepala daerah, dia memastikan akan maju melalui jalur partai.

"Tergantung nanti partai seperti apa, ikuti proses di DPP seperti apa. Sabar dulu masih panjang. Tapi sudah kita tegasin bahwa jalurnya jalur partai dong. Ya kan?," tegas Djarot.

Ucapan Djarot kembali ditanggapi Ahok dengan baik pula. Dia menyebut peluang dirinya kembali menggandeng mantan Wali kota Blitar itu sangat terbuka lebar. Ahok mengibaratkan kesempatannya mengajak Djarot maju lagi dalam Pilgub seperti sebuah perkawinan.

Di mana-mana kalau suami istri rujukan itu ada peluang. Kan bukan talak tiga, ini bukan talak tiga kan?," terangnya.

Saat ditanya, bagaimana kira-kira respon Heru bila nantinya Ahok berubah pikiran untuk meminang Djarot? Dia mengklaim Heru akan mengerti niatannya itu. Sebab, lanjut Ahok, saat ini dirinya belum pasti maju dengan Heru karena target sejuta KTP dukungan belum tercapai.

"Namanya juga saling pengertian, bukan selingkuh dong, kan belum kawin. Istri jatah dua kan masih kurang, 4 toh," pungkasnya.

Apakah ini bagian dari sinyal keduanya apakah berpasangan kembali di Pilgub 2017. Apakah Ahok akan meninggalkan Heru dan bergabung dengan PDIP?

Hanya saja, saat pertama kali nama.Heru muncul, Ahok tenyata sudah membuat taruhan dengan Djarot. Taruhan itu dibuat Ahok karena sesungguhnya dia ingin menggandeng Djarot sebagai pasangannya, namun lantaran belum mendapatkan restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Djarot tidak bisa memberikan jawaban. Sehingga, dipilih lah nama Heru dari kalangan PNS.

Dalam suatu pembicaraan, Ahok sempat bertaruh, apabila teman Ahok tidak berhasil mengumpulkan 1 juta dukungan untuk dirinya dan Heru, dia memutuskan akan maju bersama Djarot melalui PDIP. Tapi sebaliknya, jika bisa kumpulkan 1 juta KTP, dia akan bersama Heru.

sumber : merdeka.com
Read More

Wednesday, June 1, 2016

Unknown

Pakde Karwo Akui Kalah dari Ahok

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, atau yang akrab dipanggil Pakde Karwo mengaku kalah dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemberian bonus kepada atlet yang mendapatkan medali emas pada ajang PON 2016.

"Jelas beda, masalahnya DKI itu kelebihan uang. Kesulitan DKI adalah menghabiskan uang. Bukan tidak mungkin, bonusnya akan menghancurkan semangat atlet," terang Pakde Karwo sapaan akrab beliau.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pernah menuturkan, akan memberi bonus Rp 2 miliar kepada atlet yang meraih medali emas.

Jumlah itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pemprov Jatim yang hanya memberikan bonus Rp 200 juta hingga Rp 250 juta untuk sekeping emas.

Gubernur Soekarwo menyebut persaingan dengan DKI Jakarta sebagai proxy war. Namun dirinya mengatakan bahwa hal tersebut membuat atlet pragmatis.

"Musuh bebuyutan kita itu DKI, Jabar bukan dalam posisi bebuyutan kita dan pertarungan luar biasa di proxy war adalah bonus. Pada saat sama, atletnya ditawari pragmatisme uang," tutupnya

Pada PON kali ini, Jatim menargetkan posisi kedua. Kontingen Jatim diharapkan mendapatkan 150 medali emas pada ajang ini.

sumber : tribunnews.com
Read More
Unknown

Djarot: Saya Orang Jawa Enggak Sampai Hati

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dia memiliki perbedaan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal menyikapi pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat bermasalah.

Djarot menilai, dia tidak akan melakukan pemecatan atau memarahi orang yang bersangkutan di depan publik. Berbeda dari Ahok yang dinilai Djarot bersikap sebaliknya.

"Kalau saya orang Jawa, enggak sampai hati lho, Pak. Tapi kalau beliau (Ahok) enggak apa-apa, sikat aja. Sudah tenang aja, Mas," kata Djarot pada acara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Allium Hotel, Tangerang, Selasa (31/5/2016).

Djarot mengungkapkan, dia lebih suka memanggil PNS atau pejabat yang bermasalah. Ia akan berbicara empat mata dan menunjukkan berbagai bukti yang menunjukkan pejabat tersebut bermasalah.

Padahal, menurut Djarot, para pejabat itu sudah bersumpah jabatan tidak akan menerima suap dari siapa pun. Seharusnya mereka menaati sumpah jabatan dan tidak melanggar. Sebab, ancamannya yakni pemecatan.

"Kami berdua, saya tunjukkan bla-bla. Kau saya sembeleh. Udah gitu. Maksudnya apa, Pak? Ya udah, saya buang. Tak sembeleh karirmu. Siap, Pak. Siap salah," kata mantan Wali Kota Blitar itu.

sumber : kompas.com
Read More

Monday, May 30, 2016

Unknown

Partai politik diminta ajukan calon lain saingan Ahok

Dukungan perorangan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju sebagai calon independen dalam Pilkada Jakarta 2017 terus mengalir.

Namun demikian, seorang peneliti dari LIPI meminta agar partai-partai politik tidak ikut mendukung Ahok dan tetap mengajukan calon lain agar tercipta kompetisi demi demokrasi yang sehat.

Lebih dari 900.000 KTP diklaim telah terkumpul untuk mengusung Ahok sebagai syarat maju lewat jalur independen dan kemungkinan akan terus bertambah melalui acara Teman Ahok Fair di Jakarta, Minggu (29/05) malam.

"Sampai sore ini sudah tembus di angka 925.000. Jadi kurang 75.000 lagi sudah tembus satu juta suara," kata anggota tim ahli jaringan relawan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha kepada BBC Indonesia.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan dirinya tetap yakin bisa maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur independen. "Dari dulu juga optimis untuk maju lewat independen," katanya kepada wartawan di Jakarta.

Dalam acara Teman Ahok Fair, selain menjaring dukungan, acara tersebut juga menggalang dukungan dana untuk keperluan pencalonan Ahok dalam Pilkada Jakarta tahun depan.

Menurut Putu Artha, dengan mengumpulkan 925.000 formulir dukungan, Ahok telah melampaui persyaratan dukungan calon independen sebesar 532.000.

"Dengan asumsi sudah tembus satu juta (suara), dan kita pikir setelah Juni akan dua kali lipat, berarti 200% dari syarat mininal, maka itu tidak akan tertahankan lagi," katanya.

Pilkada Jakarta akan berlangsung pada Februari 2017 dan persyaratan calon independen diharapkan sudah dilengkapi pada Agustus 2016.

Sejak pertengahan tahun lalu, Ahok telah menggandeng Heru Budi Hartono untuk maju melalui jalur perorangan.

Siapa calon parpol?

Walaupun belum berupa sikap resmi, pimpinan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di Jakarta mulai menjajaki kemungkinan mengajukan calon pasangan untuk dimajukan dalam Pilkada Jakarta tahun depan.

"Yang sudah bertemu langsung Gerindra dan PKS," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP DKI Gembong Warsono, kepada media, Minggu (29/05). Kemungkinan koalisi ini akan menggandeng PKS dan Partai Demokrat, tambahnya.

Partai Gerindra sejauh ini telah melakukan penjaringan bakal calon gubernur, diantaranya adalah pengusaha Sandiaga Uno. "Saya semakin membuncah, saya melihat warga antusias sekali, warga memberikan dukungan yang riil," kata Sandiaga.

Nama lain yang belakangan disebut-sebut muncul dalam penjaringan bakal calon gubernur Jakarta oleh Partai Gerindra adalah Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara, PDI Perjuangan terus melakukan penjaringan bakal calon dan memunculkan nama-nama seperti politisi Yusril Ihza Mahendra.

Adapun Partai Golkar belum menunjukkan sikap resmi, meskipun ketua umumnya yang baru terpilih, Setya Novanto telah bertemu Ahok, awal pekan lalu.

Dan kendati maju melalui jalur perorangan, Ahok sejauh ini telah didukung secara resmi Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Calon lain demi demokrasi

Namun demikian, peneliti LIPI Siti Zuhroh meminta agar partai-partai politik tidak ikut-ikutan mendukung Ahok. Dia meminta agar mereka mengajukan calon lain agar tercipta kompetisi demi demokrasi yang sehat.

"Jangan sampai di DKI Jakarta, partai-partai politik berbondong-bondong hanya mendukung Pak Ahok. Ini tidak bagus," kata Siti Zuhroh kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Minggu (29/05) malam.

Dalam sistem demokrasi, katanya, intinya adalah kontestasi dan kompetisi. "Kalau tidak ada kontestasi, dan hanya cukup menyatu mendukung calon tertentu, itu sama dengan membunuh kontestasi," jelasnya.

Dan ketika Basuki Tjahaja Purnama memilih jalur independen, menurut Siti Zuhroh, partai-partai politik sepatutnya tidak ikut-ikutan mendukungnya.

"Karena kehadiran calon independen itu 'kan mentrigger agar parpol mampu menurunkan calon terbaiknya dalam pilkada," tandasnya.'

Itulah sebabnya, dia menyambut postif ketika sejumlah partai politik mulai melakukan penjaringan bakal calon gubernur Jakarta 2017.

sumber : bbc.com
Read More
Unknown

Makan Siang Bersama Ahok Bayar 50 Ribu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan model kampanyenya saat Pilkada DKI 2017 nanti seperti Teman Ahok Fair. Sehingga warga yang akan membiayai kebutuhan calon pemimpinnya agar bisa memenangkan pilkada.

Basuki atau Ahok memiliki rencana untuk menggelar acara makan siang berbayar dengan pendukungnya.

"Kelas menengah mungkin yang mau makan dengan saya satu kursinya bayar Rp 50 juta," ujar Ahok di Gudang Sarinah, Pancoran, Minggu (29/5/2016).

Dia juga sudah memikirkan tarif makan bersama untuk warga kelas menengah ke bawah. Nantinya, kata Ahok, tarif untuk mereka hanya Rp 500.000 satu meja. Satu meja bisa diisi oleh 10 orang sehingga mereka hanya membayar Rp 50.000.

"Tapi mejanya lebih banyak jadi nanti saya pindah-pindah (meja)," ujar Ahok.

Selain membuat acara makan bersama, Ahok juga ingin sering membuat festival seperti Teman Ahok Fair. Ahok mengatakan kegiatan kampanye yang minim pengeluaran seperti ini sudah dia terapkan saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur bersama Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012.

Ketika itu, kata Ahok, dia dan Jokowi hanya bermodalkan kartu nama dan blusukan.

"Nah tahun ini saya melangkah lebih berani. Kamu kumpul tapi beli tiket. Sekarang kita selangkah lebih maju," ujar Ahok

sumber : kompas.com
Read More

Friday, May 27, 2016

Unknown

Ahok : Saya Ngelamar Kerja Ke Orang Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, mau tidak mau dia harus siap berhadapan dengan PDI-P dan Partai Gerindra dalam Pilkada DKI 2017.

Jika dua partai tersebut menang, Basuki alias Ahok mengatakan, itu artinya warga Jakarta akan mempunyai gubernur baru.

"Ya enggak apa kalau mereka yakin, ya berarti Oktober 2017 orang Jakarta punya gubernur baru, ya kan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (27/5/2016).

Ahok menganggap pilkada ini tidak beda dengan proses melamar kerja. Dia hanya sedang melamar pekerjaan sebagai direktur kepada warga Jakarta.

Jika Ahok merupakan direktur yang diinginkan warga, maka Ahok yakin dia akan dipilih kembali.

"Saya mimpin Jakarta iya, tapi yang bener saya melamar kerja ke orang Jakarta, butuh enggak dirut seperti saya untuk memimpin Jakarta," ujar Ahok.

"Kalau kamu merasa saya kerja kurang baik, kurang transparan, kamu carilah direktur baru, sesederhana itu kan," ucap dia.

Kemarin, pengurus PDI-P dan Partai Gerindra sudah bertemu membicarakan Pilkada DKI 2017. PDI-P dan Partai Gerindra menyepakati untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur partai politik.

sumber : kompas.com
Read More

Thursday, May 26, 2016

Unknown

Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama

Meski segudang prestasi, gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta banyak mendulang kontroversi. Ini sejumlah skandal yang digunakan musuh politiknya untuk menohok bekas Bupati Belitung Timur tersebut

Wara Wiri Gubernur Petahana

Gayanya yang blak-blakan dan terbuka kerap memicu perang mulut dengan sejumlah politisi atau pejabat di Jakarta. Ahok yang mengincar kursi DKI 1 pada Pilkada 2017 harus menghadapi sejumlah skandal untuk bisa melanjutkan masa jabatannya. Mampukah musuh-musuh politiknya menjungkalkan Ahok?

Reklamasi Sarat Kontroversi


Simpang siur soal kewenangan pemberian izin reklamasi pantai utara Jakarta adalah batu sandungan terbesar buat Ahok jelang Pilkada 2017. Sang gubernur diyakini menyalahi aturan soal pemberian izin. Proyek raksasa tersebut akhirnya ditunda setelah pemerintah turun tangan. KPK menangkap anggota DPRD DKI Sanusi dan Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, atas dugaan kasus suap reklamasi.

Sumber Waras Tanah Bertulah


Berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan, pembelian lahan di rumah sakit Sumber Waras memicu kontroversi karena diindikasikan sarat korupsi. Kasusnya hingga ditangani KPK. Negara ditengarai merugi sekitar 191 miliar Rupiah lantaran pembengkakan harga tanah. Tapi pemerintah daerah DKI meragukan keabsahan audit BPK karena dinilai menghitung harga tanah di jalan yang salah.

Tumbang Luar Batang

Dengan rencana menata kampung Luar Batang dan Pasar Ikan di Jakarta Utara untuk dijadikan Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa, Ahok menggusur rumah penduduk yang berdiri di atas tanah ilegal. Penggusuran itu mendulang kritik karena dinilai merugikan kaum miskin. Pemda DKI berkilah telah menyediakan rumah susun yang lebih layak untuk penduduk Luar Batang.

Darah Kurban di Jalur Hijau

Menjelang hari raya Idul Adha ratusan massa Front Pembela Islam menyantroni Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mengecam Ahok karena telah melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban. Pemda DKI sebaliknya mengatakan cuma menjalankan peraturan daerah yang melarang penjualan hewan kurban di jalur hijau.

Geger Kalijodo

Selama berpuluh tahun Kalijodo dibiarkan menjadi sarang prostitusi gelap. Ahok nekad menggusur kawasan tersebut untuk dijadikan jalur hijau. Langkah pemda DKI disambut gugatan di PTUN oleh sejumlah tokoh masyarakat Kalijodo. Ahok juga dikritik lantaran menyertakan 1000 tentara dan polisi untuk mengawal penggusuran. Kisruh langsung mereda setelah penggusuran berakhir.

Kisruh Bantar Gebang

Berawal dari keluhan DPRD Bekasi soal sampah Jakarta, kisruh seputar TPS Bantar Gebang kembali bergulir. Ahok sebaliknya menuding pengelola TPS, PT. Godang Tua wanprestasi. Hasilnya truk-truk sampah DKI dihadang massa tak dikenal. Ahok pun bentrok dengan DPRD. Kisruh berakhir setelah Presiden Joko Widodo turun tangan.

Anggaran Siluman

Akhir 2014 Ahok murka lantaran menemukan dana siluman sebesar 8,8 trilyun dalam rancangan APBD 2015 yang telah digodok DPRD DKI. Setelah coret sana-sini, APBD kembali diserahkan kepada parlemen untuk dibahas. Namun DPRD memilih berpolemik karena merasa tudingan Ahok soal adanya indikasi mafia anggaran tidak berdasar. APBD DKI akhirnya baru disahkan bulan Februari dengan menggunakan pagu ABPD 2014.

sumber : dw.com
Read More
Unknown

Ahok akan potong tunjangan PNS malas

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak bisa bekerja santai. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok akan menghapus Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang malas dan berkinerja di bawah rata-rata.

Ahok akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur kebijakan itu. "Aku lagi mau bikin Pergub baru lagi nih. Pergub baru ini, begitu kamu jadi staf, yang kerja malas, langsung TKD-nya jadi nol, lumayan hemat Rp 10 juta," kata Ahok di Balai kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/5).

Untuk mengaudit dan menilai kinerja anak buahnya, Ahok menyewa jasa Konsultan Keuangan Deloitte. Selain menyewa jasa konsultan, Ahok juga akan mengevaluasi kinerja anak buahnya melalui aplikasi Qlue. Evaluasi itu akan terus berjalan setiap minggunya.

"Kan kita yang bikin Deloitte, swasta yang datang. Saya sengaja minta perusahaan auditor swasta. Kamu coba bandingin kalau dengan swasta berapa bisa dipotong," jelasnya.

Ahok siap memberhentikan PNS malas, termasuk pejabat fungsional. Dia mengaku punya stok 'pemain pengganti' cukup banyak. Perombakan bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan.

"Tergantung situasi, cadangan banyak, kayak main bola, kamu bicara 45 menit pertama atau 45 menit kedua? 5 menit pertama atau 5 menit kedua? Tidak ada begitu," klaim Ahok.

sumber : merdeka.com
Read More

Wednesday, May 25, 2016

Unknown

PDIP Dinilai Setengah Hati Usung Risma Karena Ahok

Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yuda, menilai langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setengah hati dalam mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Menurut Hanta, hal itu tecermin dari masuknya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam survei internal PDI-P untuk menentukan calon gubernur yang akan diusung pada Pilgub DKI 2017 nanti.

"Masuknya Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menunjukkan kalau PDI-P masih menggunakan kalkulasi politik realistis," ujar Hanta saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2016).

"Mereka sadar kalau secara elektabilitas Ahok jauh lebih unggul dibandingkan Risma,"  kata dia.

Lebih lanjut, Hanta mengatakan bahwa terlalu riskan bagi PDI-P jika memaksakan diri untuk mengusung Risma. Sebab, Oktober 2016 sudah memasuki masa pendaftaran.

"Dengan elektabilitas yang masih rendah, PDI-P juga belum mengaktifkan mesin politiknya untuk mendongkrak elektabilitas Risma di DKI (Jakarta). Itu menunjukkan mereka juga masih menunggu hasil survei internal dengan nama Ahok masuk di dalamnya," ujar Hanta.

Pada awal bulan ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama dengan para petinggi partainya sempat mengunjungi Surabaya, Jawa Timur.

Selama kunjungannya di Surabaya, Mega dan petinggi PDI-P sempat berkeliling ke beberapa tempat di Surabaya bersama dengan salah satu kader, yang juga Wali Kota daerah tersebut, Tri Rismaharini.

Kedatangan Megawati bersama segenap petinggi PDI-P di tengah proses penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang akan diusung PDI-P memang menimbulkan kesan adanya upaya untuk mengusung Risma pada Pilgub DKI 2017.

Namun, hal itu dibantah oleh politisi PDI-P, Djarot Saiful Hidayat. (Baca: Bertemu Risma di Surabaya, Megawati Bicarakan Pilkada DKI?)

"Enggak, enggak, mboten (tidak ada)! Kita tidak ngomong, tidak pernah ngomong tentang pilkada," ujar Djarot saat ditemui di Rumah Dinas Wakil Gubernur DKI di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin

sumber : kompas.com
Read More

Tuesday, May 24, 2016

Unknown

Ahok Urutan Pertama Cagub DKI menurut Survei Golkar

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok menempati urutan pertama sebagai calon Gubernur DKI hasil survei partai Golongan Karya (Golkar) untuk tahap pertama.

"Ada lima nama yang masuk urutan pada survei Partai Golkar dan Ahok masuk pada urutan pertama yang tertinggi," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Zainuddin MH di Jakarta, Senin (23/5).

Ia mengemukakan dalam rangka suksesi Pilkada DKI Jakarta 2017 partai Golkar sudah mempersiapkan diri dengan cermat dan langkah pertama melakukan survei pada hampir 1.800 responden di lima wilayah kota dan satu Kepulauan Seribu.

"Dari hasil survei itu memang sudah ada gambaran siapa peringkat pertama hingga kelima. Pada saatnya nanti kita umumkan ke publik dan laporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Zainuddin.

Ada beberapa nama yang masuk dalam survei pertama yang dilakukan selain nama Ahok di antaranya adalah Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Syafrie Syamsuddin, Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Idrus Marham dan Nurul Arifin.

"Golkar memiliki mekanisme sendiri. Dalam menentukan calon ada dua ruang demokrasi yang disiapkan undang-undang yakni melalui sistem partai dan mekanisme independen. Kita lihat perkembangan ke depan di ruang mana," kata Zainuddin.

Golkar pada Pilgub DKI 2017 berharap bisa menjadi pengusung untuk dapat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) termasuk juga dengan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), katanya.

"Golkar berharap seseorang yang punya kemampuan terbaik untuk menjadikan Jakarta lebih bagus, rakyatnya lebih sejahtera, lebih terdidik, lebih sehat dan angka kemiskinan berkurang. Sosok seperti itu yang akan kita pilih," kata Zainuddin.

sumber : antara.co.id
Read More
Unknown

Harjono : Saya malah mengapresiasi langkah Ahok

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga ,Dr Harjono SH MCL menilai keputusan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang pembangunan fasilitas umum dengan kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tidak tepat disebut sebagai diskresi.

Mantan Hakim Konstitusi yang diusulkan langsung oleh Presiden Megawati tersebut menyatakan keputusan Gubernur yang biasa disapa Ahok itu secara definisi Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut merupakan keputusan manajerial yang memang melekat pada jabatan.

"Yang jadi ukuran Doelmatigeheid untuk keuntungan siapa. Saya malah mengapresiasi langkah Ahok untuk itu karena ketentuan tidak mewajibkan tapi kenapa pihak swasta mau melakukan. Kalau ada masalah mestinya swasta yang berkeberatan dan melakukan permohonan pembatalan,” tuturnya.

Dia menuturkan di kalangan hakim di Indonesia terdapat dua teori Rechtmatig dan Doelmatig.

Rechtmatig suatu putusan yang hanya mengandalkan pada hukum dan perundang-undangan saja.

Sementara Doelmatig suatu putusan tidak hanya berdasar pada hukum tetapi juga berdasarkan pada tujuan hukum yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Kedua teori itu, lanjut Harjono, sama benarnya.

Tetapi untuk mendapatkan putusan yang benar dan adil sangat tergantung pada kualitas logika masing-masing hakim.

Penganut Rechtmatig lebih mudah pertanggungjawabannya dari pada menganut Doelmatig.

Dalam penilaian Harjono, masih banyak aparat hukum bahkan hakim yang mementingkan Rechtmatig ketimbang Doelmatig.

Karena dari segi pertanggungan jawab resikonya yang lebih kecil dalam menerapkan Rechtmatig ketimbang Doelmatig.

“Pembangunan fasilitas umum sebagai kontribusi tambahan proyek reklamasi di Teluk Jakarta tertuang dalam perjanjian tertulis antara Pemprov dan swasta justru menjadi bukti kuat untuk tidak adanya upaya pemerasan.”

Mantan anggota MPR tersebut mengingatkan prinsip hukum ketika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang harus diprioritaskan secara berurutan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.

Dengan mengutamakan prinsip ‘doelmatigheid’ dulu sebagai prioritas pertama, sambil tetap berusaha menerapkan prinsip ‘rechtsmatigheid’ berdasarkan asas legalitas maka aparat hukum tidak hanya menjadi mulut undang-undang dalam arti formal, tetapi lebih jauh lagi merupakan mulut, tangan, mata dan telinga serta sekaligus pencium rasa keadilan dalam arti yang lebih sejati.

Meski demikian Harjono mengingatkan adanya penjelasan penyalahgunaan wewenang pada Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membuat penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi eks pasal 3 UU Tipikor akan mudah menafsirkan pengertian dan istilah Penyalahgunaan Wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh Penyelenggara Negara atau pegawai negeri lainnya atau aparat penegak hukum.

Jika kondisi tersebut terjadi, Harjono mempersilahkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk melihat Pasal 21 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengajukan permohonan ke PTUN untuk membuktikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Apabila putusan hakim menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut telah terhindar dari sanksi pidana akibat tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi opini Komisi Pemberantasan Korupsi yang diutarakan ke media massa.

sumber : tribunnews.com
Read More

Monday, May 23, 2016

Unknown

Sebelumnya Cuma Lihat di YouTube, Saya Mau Lihat Aslinya kata Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menonton konser Joey Alexander Live in Concert yang bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu malam (22/5). Pria yang karib disapa Ahok itu tiba sekitar pukul 19.50 WIB.

Ahok tidak datang seorang diri. Mantan Bupati Belitung Timur itu melihat pertunjukan Joey bersama istrinya, Veronica Tan dan anak-anaknya. Selain itu, Ahok yang mengenakan kemeja biru muda juga tampak didampingi ajudan.

Ahok mengaku, penasaran ingin melihat langsung penampilan Joey. "Saya ingin lihat dia aslinya kayak apa sih. Sebelumnya cuma lihat di YouTube, beda kan?” kata Ahok.

Mantan politikus Golkar dan Gerindra ini pun memberikan pujian kepada Joey. Menurut dia, pianis muda asal Indonesia itu tidak kalah dengan yang senior.

"Bisa ngimbangin musisi jazz senior, suatu kebanggaan juga," ungkap Ahok.

Dalam konsernya, ‎Joey tampil bersama drummer jazz legendaris Jeff 'Tain' Watts dan Dan Chmielinski pada contrabass. Joey pun pernah tampil dalam perhelatan Grammy Awards 2016.

Selain itu, Joey juga menjadi nominasi Grammy dalam dua kategori, yakni Best Improvised Jazz Solo untuk lagu Giant Step dan Best Jazz Instrumental Album untuk album My Favorite Things.

sumber : jpnn.com
Read More