Ketua DPRD DKI diperiksa KPK 10 Jam

Ketua DPRD DKI diperiksa KPK 10 Jam

23:00   No comments:   berita , kpk , nasional , prasetio

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hari ini, Selasa, 3 Mei 2016. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus suap pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta.

Selama 10 jam, Prasetyo mengaku dicecar dengan puluhan pertanyaan. "Lebih dari 20," kata dia sembari jalan menuju mobilnya. Pras diperiksa sebagai saksi untuk bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera, Ariesman ikut andil dalam pembangunan proyek reklamasi. Ia diduga menyuap anggota dewan agar pembahasan raperda reklamasi segera rampung.

Permainan ini pun terkuak ketika KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Politikus Gerindra ini diduga menerima duit Rp 2 miliar dari Ariesman.

Pengembang proyek reklamasi tak hanya satu. Raksasa properti Agung Sedayu mengambil bagian membangun 5 pulau reklamasi melalui anak perusahannya PT Kapuk Naga Indah. Menurut keterangan penegak hukum, bos Agung Sedayu Sugianto Kusuma juga terlibat dalam permainan suap ini.

Aguan diduga mengadakan pertemuan di kediamannya dengan para anggota dewan. Di antaranya yang ikut adalah Prasetyo, Sanusi, Mohamad Taufik, Mohamad Sangaji, dan Selamat Nurdin.

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan itu. Namun, ia menuturkan bahwa pertemuan itu hanyalah untuk silaturahmi. "Kan nggak salah, saya tuh bekas karyawan beliau," kata dia. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan pertemuan itu hanya terjadi sekali.

Belakangan beredar kabar bahwa anggota DPRD lain juga menerima suap dari pengembang. Untuk hal ini, Prasetyo membantah. "Nggak ada! Silakan konfirmasi dengan Humas," ujarnya.

sumber : tempo.co

Read More

Bertemu Dengan Aguan, Prasetio Bantah Bahas Reklamasi

Bertemu Dengan Aguan, Prasetio Bantah Bahas Reklamasi

09:57   No comments:   ahok , berita , nasional , prasetio , reklamasi

merdeka com

Berawal dari tangkap tangan tersebut, KPK terus melakukan pengembangan. Belakangan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan juga ikut dicegah.

Agung Sedayu termasuk dari sembilan pengembang yang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta. Bahkan disebut-sebut pula, Agung Sedayu yang paling keberatan dengan tambahan kontribusi 15 persen itu.

Tak hanya itu, Aguan belakangan diketahui punya hubungan dekat dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan sejumlah anggota DPRD DKI. Bahkan sebelum kasus ini tercium KPK, pimpinan dan sejumlah anggota DPRD DKI ternyata pernah bertemu Aguan.

"Awal Desember (Aguan) memanggil Prasetyo, Mohamad Taufik, Ongen Sangaji, Selamat Nurdin," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4).

Ucapan Ahok kala itu diamini Irsan Gusfrianto, pengacara Sanusi. Pertemuan pimpinan DPRD DKI dengan Aguan dilakukan di kawasan Boulevard Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Pernyataan Ahok tersebut membuat mereka yang namanya disebut buru-buru mengklarifikasi. Pertemuan itu tak sedikit pun membahas soal proyek reklamasi apalagi untuk mempengaruhi pembahasan raperda tentang Zonasi dan raperda Tata Ruang Strategi Teluk Jakarta.

Pras, sapaan Prasetio, menyebut pertemuan tersebut tidak ada maksud selain melakukan silaturahmi. Sebab sebagai orang yang pernah bekerja dengan Aguan, dia mengaku sudah cukup lama tidak menyambangi Aguan.

"Jadi gini waktu itu saya lupa kapan. Jadi tuh kan saya sama Pak Aguan pernah jadi anak buahnya. Pernah kerja di salah satu perusahaannya. Saya ini kan istilahnya bisa sampai kayak gini kan salah satunya kan dukungan dari dia. Setelah jadi Ketua DPRD, saya enggak pernah silahturahmi. Secara pribadi saya datang ke sana lah," jelasnya saat dihubungi, Jakarta, Rabu (20/4).

Karena tidak ada niat lain, Prasetio akhirnya mengajak beberapa anggota dewan lainnya untuk dikenalkan.

"Kami silahturahim saja lah. Ajak Ongen dan Selamat Nurdin ketemu, sama Pak Taufik. Kan mereka enggak kenal sebelumnya. Di rumahnya (Aguan) hari Minggu," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Saat itu, dia berdalih tak mengikuti pertemuan sampai selesai. Usai makan dia keluar untuk merokok kemudian pulang karena kebetulan Aguan kedatangan tamu.

"Enggak ada yang diomongin. Ngomong biasa aja becanda aja. Enggak ada yang spesifik soal raperda. Cuma saya kenalin aja. Habis makan empek-empek kita pulang. Enggak tahu kalau Sanusi dan yang lain. Karena banyak orang di sana," dalihnya.

Senada dengan Prasetio, kubu Sanusi juga membantah pertemuan itu membahas soal reklamasi. Dia menyebut pertemuan itu hanya silaturahmi dalam rangka imlek.

"Pertemuan itu memang ada tapi sama sekali tidak membahas soal raperda," ujar Krisna, pengacara lainnya saat mendampingi Sanusi saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/4).

Pengakuan Krishna agak berbeda dengan kuasa hukum Sanusi lainnya, Irsan Gusfrianto. Irsan mengatakan kliennya diajak oleh Mohamad Taufik, ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) sekaligus wakil ketua DPRD DKI Jakarta. "Bang Uci (Mohamad Sanusi) itu diajak kakaknya," kata Irsan di Gedung KPK, Senin (18/4).

Irsan melanjutkan pertemuan di kediaman Aguan itu membahas kontribusi kewajiban tambahan pengembang kepada pemprov DKI Jakarta. Sanusi menjelaskan pembahasan raperda biasanya selesai 1,5 bulan. Menurut Sanusi, alotnya persentase kewajiban pengembang kepada Pemprov DKI bisa diatur dalam pergub.

"Setelah itu bang Uci pergi ke ruang tengah tidak ikut pembahasan lainnya," ucapnya.

Taufik, Ongen dan Selamat Nurdin belum pernah bicara banyak soal pertemuan itu. Hanya saja kabar menyebut, Selamat Nurdin yang juga anggota dari Fraksi PKS itu membenarkan pertemuan tapi tak membahas reklamasi.

Terpisah, Ahok, sapaan Gubernur Basuki, berdalih meski tahu ada pertemuan tapi dirinya tak paham apa yang dibahas. Namun dia yakin pertemuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aguan membahas rancangan aturan pulau reklamasi pada awal Desember 2015.

sumber : merdeka.com

Read More