Asal muasal aliran dana sebesar US$681 juta, atau sekitar Rp8,9 triliun di rekening pribadi Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, hingga kini masih menjadi misteri. Dengan dalih pemberian dari keluarga kerajaan Arab Saudi, Najib menghindari segala tuduhan penggelapan dana dari lembaga investasi negara, 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dalih tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, yang mengakui adanya dana dari negaranya dialirkan langsung ke rekening pribadi Najib.
Namun, pernyataan tersebut tak lantas meredam guncangan terhadap Najib. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan bahwa meskipun benar dana itu merupakan sumbangan Saudi, seharusnya seorang perdana menteri tak menerima uang begitu besar dari luar negeri. Menurutnya, itu merupakan tindakan yang menggadai bangsa sendiri.
“Satu partai politik tidak boleh menerima uang dari luar negara karena bermakna kita meletakkan diri kita di bawah mereka, dipengaruhi oleh mereka. Itu salah karena karena seorang pemimpin harus utamakan negaranya sendiri. Jumlah uang yang begitu banyak itu lebih buruk jika diterima dari negara luar, seolah-olah kita sudah dibeli oleh orang asing,” ujar Mahathir saat ditemui CNN Indonesia.com di Putrajaya, Malaysia, awal April lalu.
Menurut Mahathir, satu sumbangan besar dari negeri asing seharusnya dijelaskan dengan rinci skema penerimaannya kepada publik. Jangan ditutup-tutupi seperti yang dilakukan oleh Najib.
“Orang yang memberikan itu harus dipastikan, kedudukan keuangannya harus diketahui, bank-nya juga harus diketahui, bagaimana caranya uang sebegitu banyak masuk ke akun pribadinya, dan dirahasiakan. Ini luar biasa,” ucap Mahathir.
Tak hanya itu, jika memang benar uang itu merupakan sumbangan dana politik, seharusnya partai tempat Najib bernaung, UMNO, mengetahui ke mana uang itu mengalir. Namun, saat Mahathir masih berada dalam partai itu, tak ada sama sekali penjelasan mengenai hal tersebut.
“Walaupun ada sumbangan dari luar, sepatutnya dimasukkan dalam tabungan partai. Namun, ini dimasukkan dalam akun pribadinya dan dirahasiakan, tidak diberi tahu ke partai. Kita [Partai UMNO] tidak percaya dengan pernyataannya bahwa ini adalah pemberian,” tutur tokoh yang akrab disapa Dr. M ini.
Kendati demikian, Menteri Pariwisata Malaysia yang tergabung dalam UMNO, Nazri Aziz, mengatakana bahwa politisi di partainya sudah tak mempermasalahkan lagi aliran dana tersebut karena semuanya dianggap sudah jelas.
Mantan Menteri Perundang-Undangan Malaysia ini kemudian memaparkan bahwa dalam konstitusi negaranya, menerima sumbangan untuk politik sama sekali tidak melanggar hukum.
“Yang penting uang itu bukan merupakan uang rasuah. Kedua, bukan uang yang dianggap sebagai hasil pencucian uang sebab kita ada UU Anti-Money Laundrying. Kita tahu bahwa uang itu merupakan sumbangan dari Arab Saudi, maka itu bukan lagi uang yang harus dipertanyakan dari mana sumbernya,” kata Nazri kepada CNN Indonesia.com.
Diktator dalam UMNO
Mahathir pun mengakui bahwa dalam setiap pertemuan UMNO, tak pernah dibahas masalah 1MDB. Namun bukan karena semua sudah jelas, melainkan lantaran Najib melarang hal itu dibahas.
“Dalam musyawarat UMNO pun tidak boleh disebut mengenai masalah, seperti 1MDB, 2,6 miliar ringgit dalam akunnya, itu tidak boleh dibahas, tidak boleh disebut sama sekali. Sudah terjadi diktator di dalam UMNO,” ucap Mahathir.
Pembungkaman tidak hanya terjadi dalam tubuh UMNO, tapi semua lapisan masyarakat, terutama media massa. Melalui berbagai aturan, Najib dapat mengekang media sehingga tak memberitakan isu-isu miring tentangnya.
“Dia diguncang isu korupsi oleh seluruh dunia. Namun di Malaysia, dia masih berkuasa. Dengan kuasa yang ada padanya, dia dapat terhindar dari berita-berita mengenai korupsi ini disebarluaskan melalui media dan dia dapat mengambil tindakan terhadap siapapun yang mengkritik,” ujar tokoh yang paling lama menjabat sebagai perdana menteri Malaysia ini.
Namun tetap saja, Najib tak dapat menghentikan gerilya media di luar negeri. Kasus yang menyerang Najib bukan hanya uang sumbangan Saudi.
Laporan media Wall Street Journal menyebutkan, Najib menerima lebih dari US$1 miliar (Rp13,1 triliun) di rekeningnya dari dana 1MDB. Dana itu diduga tiba di rekening Najib melalui jejaring yang kompleks di luar negeri.
Lembaga 1MDB diduga mengirim dana itu kepada sebuah perusahaan swasta bernama Aabar Investment PJS Ltd yang terdaftar didirikan tahun 2012 di British Virgin Islands dan mengalir ke beberapa perusahaan lainnya sebelum berakhir di rekening Najib.
Penyelidikan kasus ini kini melibatkan aparat di Malaysia, Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.
“Tak ada yang percaya dengan Najib,” kata Mahathir.
sumber : cnnindonesia.com
Dalih tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, yang mengakui adanya dana dari negaranya dialirkan langsung ke rekening pribadi Najib.
Namun, pernyataan tersebut tak lantas meredam guncangan terhadap Najib. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan bahwa meskipun benar dana itu merupakan sumbangan Saudi, seharusnya seorang perdana menteri tak menerima uang begitu besar dari luar negeri. Menurutnya, itu merupakan tindakan yang menggadai bangsa sendiri.
“Satu partai politik tidak boleh menerima uang dari luar negara karena bermakna kita meletakkan diri kita di bawah mereka, dipengaruhi oleh mereka. Itu salah karena karena seorang pemimpin harus utamakan negaranya sendiri. Jumlah uang yang begitu banyak itu lebih buruk jika diterima dari negara luar, seolah-olah kita sudah dibeli oleh orang asing,” ujar Mahathir saat ditemui CNN Indonesia.com di Putrajaya, Malaysia, awal April lalu.
Menurut Mahathir, satu sumbangan besar dari negeri asing seharusnya dijelaskan dengan rinci skema penerimaannya kepada publik. Jangan ditutup-tutupi seperti yang dilakukan oleh Najib.
“Orang yang memberikan itu harus dipastikan, kedudukan keuangannya harus diketahui, bank-nya juga harus diketahui, bagaimana caranya uang sebegitu banyak masuk ke akun pribadinya, dan dirahasiakan. Ini luar biasa,” ucap Mahathir.
Tak hanya itu, jika memang benar uang itu merupakan sumbangan dana politik, seharusnya partai tempat Najib bernaung, UMNO, mengetahui ke mana uang itu mengalir. Namun, saat Mahathir masih berada dalam partai itu, tak ada sama sekali penjelasan mengenai hal tersebut.
“Walaupun ada sumbangan dari luar, sepatutnya dimasukkan dalam tabungan partai. Namun, ini dimasukkan dalam akun pribadinya dan dirahasiakan, tidak diberi tahu ke partai. Kita [Partai UMNO] tidak percaya dengan pernyataannya bahwa ini adalah pemberian,” tutur tokoh yang akrab disapa Dr. M ini.
Kendati demikian, Menteri Pariwisata Malaysia yang tergabung dalam UMNO, Nazri Aziz, mengatakana bahwa politisi di partainya sudah tak mempermasalahkan lagi aliran dana tersebut karena semuanya dianggap sudah jelas.
Mantan Menteri Perundang-Undangan Malaysia ini kemudian memaparkan bahwa dalam konstitusi negaranya, menerima sumbangan untuk politik sama sekali tidak melanggar hukum.
“Yang penting uang itu bukan merupakan uang rasuah. Kedua, bukan uang yang dianggap sebagai hasil pencucian uang sebab kita ada UU Anti-Money Laundrying. Kita tahu bahwa uang itu merupakan sumbangan dari Arab Saudi, maka itu bukan lagi uang yang harus dipertanyakan dari mana sumbernya,” kata Nazri kepada CNN Indonesia.com.
Diktator dalam UMNO
Mahathir pun mengakui bahwa dalam setiap pertemuan UMNO, tak pernah dibahas masalah 1MDB. Namun bukan karena semua sudah jelas, melainkan lantaran Najib melarang hal itu dibahas.
“Dalam musyawarat UMNO pun tidak boleh disebut mengenai masalah, seperti 1MDB, 2,6 miliar ringgit dalam akunnya, itu tidak boleh dibahas, tidak boleh disebut sama sekali. Sudah terjadi diktator di dalam UMNO,” ucap Mahathir.
Pembungkaman tidak hanya terjadi dalam tubuh UMNO, tapi semua lapisan masyarakat, terutama media massa. Melalui berbagai aturan, Najib dapat mengekang media sehingga tak memberitakan isu-isu miring tentangnya.
“Dia diguncang isu korupsi oleh seluruh dunia. Namun di Malaysia, dia masih berkuasa. Dengan kuasa yang ada padanya, dia dapat terhindar dari berita-berita mengenai korupsi ini disebarluaskan melalui media dan dia dapat mengambil tindakan terhadap siapapun yang mengkritik,” ujar tokoh yang paling lama menjabat sebagai perdana menteri Malaysia ini.
Namun tetap saja, Najib tak dapat menghentikan gerilya media di luar negeri. Kasus yang menyerang Najib bukan hanya uang sumbangan Saudi.
Laporan media Wall Street Journal menyebutkan, Najib menerima lebih dari US$1 miliar (Rp13,1 triliun) di rekeningnya dari dana 1MDB. Dana itu diduga tiba di rekening Najib melalui jejaring yang kompleks di luar negeri.
Lembaga 1MDB diduga mengirim dana itu kepada sebuah perusahaan swasta bernama Aabar Investment PJS Ltd yang terdaftar didirikan tahun 2012 di British Virgin Islands dan mengalir ke beberapa perusahaan lainnya sebelum berakhir di rekening Najib.
Penyelidikan kasus ini kini melibatkan aparat di Malaysia, Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.
“Tak ada yang percaya dengan Najib,” kata Mahathir.
sumber : cnnindonesia.com
