Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan masih ada oknum PNS yang bermain dalam pembelian tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Yang paling sering bermasalah itu pembelian tanah. Misalnya dia beli tanah aset yang sudah tercatat di kita," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Dia menyebut modus PNS nakal itu, antara lain dengan memalsukan dokumen dan mengganti dokumen tanah. Selanjutnya, dokumen asli dibuang.
"Ada oknum PNS yang malsuin dokumen. Itu tanah kita, aset kita, dia tip ex, dia ganti bahwa itu bukan tanah kita. Kita akan periksa banyak sekali dokumen kita yang dibuang," kata dia.
Dokumen-dokumen aset Pemprov DKI Jakarta banyak yang dibuang sehingga pemerintah sering kalah kalau terjadi sengketa dengan swasta di pengadilan.
"Oknum hakimnya nggak mau terima karena nggak asli. Padahal kan tinggal cek di BPN (Badan Pertanahan Negara), dia nggak mau. Terus kita kalah sama orang yang gugat kita cuma pakai verponding. Kita punya sertifikat cuma gara-gara aslinya hilang. Terus minta surat keterangan dari oknum, dikasih keterangan bahwa tidak ada atau ini tuh bukan punya kami, kami sewa sama orang. Wah ini jahat udah satu set," katanya.
Ahok menegaskan kalau nanti sudah mendapatkan bukti oknum PNS memalsukan dokumen, akan langsung dilaporkan ke polisi.
"Kalau memang ada, faktor pidana ya bisa laporin. Misalkan ada pembelian lahan yang nggak jelas, kita bisa laporin," katanya.
sumber : suara.com
"Yang paling sering bermasalah itu pembelian tanah. Misalnya dia beli tanah aset yang sudah tercatat di kita," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Dia menyebut modus PNS nakal itu, antara lain dengan memalsukan dokumen dan mengganti dokumen tanah. Selanjutnya, dokumen asli dibuang.
"Ada oknum PNS yang malsuin dokumen. Itu tanah kita, aset kita, dia tip ex, dia ganti bahwa itu bukan tanah kita. Kita akan periksa banyak sekali dokumen kita yang dibuang," kata dia.
Dokumen-dokumen aset Pemprov DKI Jakarta banyak yang dibuang sehingga pemerintah sering kalah kalau terjadi sengketa dengan swasta di pengadilan.
"Oknum hakimnya nggak mau terima karena nggak asli. Padahal kan tinggal cek di BPN (Badan Pertanahan Negara), dia nggak mau. Terus kita kalah sama orang yang gugat kita cuma pakai verponding. Kita punya sertifikat cuma gara-gara aslinya hilang. Terus minta surat keterangan dari oknum, dikasih keterangan bahwa tidak ada atau ini tuh bukan punya kami, kami sewa sama orang. Wah ini jahat udah satu set," katanya.
Ahok menegaskan kalau nanti sudah mendapatkan bukti oknum PNS memalsukan dokumen, akan langsung dilaporkan ke polisi.
"Kalau memang ada, faktor pidana ya bisa laporin. Misalkan ada pembelian lahan yang nggak jelas, kita bisa laporin," katanya.
sumber : suara.com
